Patroliindonesia.net
Metro — Polemik peran Kepala Dinas Kominfo dalam kunjungan kerja Wali Kota Metro jadi sorotan. Secara aturan, tidak ada kewajiban mutlak bagi Kadis Kominfo untuk selalu mendampingi Wali Kota di setiap kunker. Pendampingan harus berdasarkan efisiensi dan relevansi tupoksi.
Kadis Kominfo hanya wajib hadir jika agenda terkait smart city, digitalisasi layanan publik, atau keterbukaan informasi. Untuk kegiatan umum, dokumentasi dan publikasi cukup diwakilkan bidang IKP atau tim humas.
Namun fakta di lapangan justru memunculkan tanda tanya besar. Kepala Dinas Kominfo Kota Metro, Dedi Hasmara, diduga memanfaatkan dalih pendampingan kunker untuk menghamburkan anggaran perjalanan dinas secara berlebihan.
Bahkan muncul informasi, anggaran advertorial media senilai sekitar Rp200 juta dialihkan untuk kebutuhan SPPD.
Saat dikonfirmasi via WhatsApp, Dedi Hasmara mengakui adanya pergeseran anggaran itu.
“Iya, ada pergeseran anggaran sekitar Rp200 juta untuk kebutuhan perjalanan dinas, karena menyesuaikan prioritas kegiatan kedinasan,” ujarnya singkat.
Pengakuan itu justru memicu kemarahan insan pers. Langkah tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip efisiensi, apalagi di tengah pentingnya peran media sebagai mitra strategis Pemda.
Ketua DPC KWRI Kota Metro, M.K. Hanafi, S.H., dengan tegas meminta Wali Kota Metro untuk mengevaluasi bahkan mencopot Kadis Kominfo.
“Kami sangat menyayangkan tindakan tersebut. Anggaran untuk media seharusnya tetap diprioritaskan, bukan dialihkan untuk perjalanan dinas. Ini menyangkut transparansi dan kemitraan yang sehat. Kalau anggaran media bisa dialihkan semudah itu untuk SPPD, ini sudah keterlaluan,” tegas Hanafi.
Menurut KWRI, kebijakan itu berpotensi merusak hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan insan pers yang selama ini sudah terjalin baik.
KWRI juga mendesak Dinas Kominfo membuka data pencairan media secara transparan kepada publik, agar tidak ada kesan tebang pilih dan permainan anggaran.
Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius Wali Kota Metro untuk memastikan pengelolaan anggaran tetap transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.
Tim
