KOTA METRO — Fraksi gabungan Partai Golkar, Demokrat, dan PKB DPRD Kota Metro memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan program Pemerintah Kota Metro sepanjang tahun 2025. Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Metro, Senin (20/4/2026), saat penyampaian pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2025.
Juru bicara fraksi gabungan, Sutikno, menegaskan bahwa setiap program pemerintah daerah harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar formalitas pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, masih terdapat sejumlah program yang dinilai belum memberikan hasil optimal dan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh.
Salah satu sorotan utama fraksi gabungan adalah persoalan penanganan banjir di Kota Metro. Mereka menilai pembangunan sistem drainase hingga saat ini belum dilakukan secara terpadu dan menyeluruh, terutama dalam menghubungkan aliran air dari kawasan hulu hingga hilir.
“Saluran drainase saat ini cenderung berdiri sendiri dan belum saling terhubung antar ruas jalan,” ujar Sutikno dalam rapat tersebut.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menyebabkan persoalan genangan yang terus berulang di sejumlah titik. Selain itu, pola pembangunan yang tidak terintegrasi juga dinilai dapat berujung pada pemborosan anggaran serta memunculkan persoalan lintas wilayah.
Sutikno turut mencontohkan pembangunan drainase di Jalan Al Muttaqin 2, Kelurahan Mulyojati, yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius. Ia menekankan bahwa setiap pembangunan infrastruktur semestinya berbasis kajian teknis dan perencanaan yang matang, bukan hanya sekadar penyelesaian proyek.
Selain drainase, kondisi infrastruktur jalan juga menjadi perhatian fraksi gabungan. Sejumlah ruas jalan di Kota Metro masih ditemukan dalam kondisi rusak dan belum tertangani secara optimal.
Kondisi tersebut tidak hanya dikeluhkan masyarakat, tetapi juga kerap menjadi sorotan di media sosial karena dinilai mengganggu aktivitas warga.
“Kerusakan jalan ini tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan serta mempercepat kerusakan kendaraan,” tegasnya.
Fraksi gabungan meminta agar perbaikan jalan ditetapkan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Selain itu, pengawasan terhadap kualitas pekerjaan juga dinilai penting agar infrastruktur yang telah diperbaiki tidak kembali rusak dalam waktu singkat.
Sorotan lain juga disampaikan terhadap pelayanan penerangan jalan umum (PJU). Fraksi gabungan menilai masih banyak lampu PJU yang tidak berfungsi optimal, minimnya penerangan di beberapa titik, serta pemeliharaan yang belum berjalan maksimal.
“Kondisi ini berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat, terutama pada malam hari,” lanjut Sutikno.
Untuk itu, pemerintah daerah diminta melakukan pengecekan rutin, mempercepat perbaikan lampu yang rusak, serta mengganti komponen yang sudah tidak layak pakai.
Di sektor kesehatan, fraksi gabungan juga menyoroti persoalan stunting di Kota Metro. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pandangan umum, angka prevalensi stunting pada 2025 tercatat sebesar 14,8 persen.
Mereka menekankan bahwa penanganan stunting tidak dapat dibebankan hanya pada satu perangkat daerah saja, melainkan harus dilakukan secara terpadu lintas sektor agar upaya penurunan angka dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Fraksi Golkar, Demokrat, dan PKB berharap seluruh catatan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Kota Metro dalam meningkatkan kualitas perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara luas. (ADV)
